Wakil Duta Besar Jerman Mr. Bunner bersama Direktur GTZ (Deutsche Gesellschaft Fur Technische Zusammenarbelt) Mr Manfred Poppe, mengunjungi Pemerintah Kota Yogyakarta, Rabu (2/04). Kedatangan tamu dari Jerman tersebut bermaksud untuk mengetahui prosedur dan mekanisme pelayanan publik khususnya bidang perijinan di Kota Yogyakarta. Keduanya diterima Wakil Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti bersama jajaran pejabat Pemkot Yogyakarta di Operasional Room Balaikota.

Dalam kesempatan itu kedua tamu tersebut meninjau secara langsung pelayanan di Dinas Perizinan dan melihat dari dekat secara detil bagaimana mekanisme pelayanan perizinan di Kota Yogyakarta Kepala Dinas Perizinan, Dra MK Pontjosiwi dalam paparannya menjelaskan, merupakan tekat Pemerintah Kota Yogyakarta untuk berbuat yang terbaik bagi masyarakat dengan mengoptimalisasi pelayanan.. Pelayanan yang dilakukan di Dinas Perizinan saat ini dengan prosedur pelayanan yang lebih sederhana, mudah, cepat dan nyaman bagi masyarakat. Dinas Perizinan dibentuk pada akhir tahun 2005  yang melayani 38 jenis perizinan. Hingga saat ini pelayanan perizinan lebih disederhanakan dengan 25 jenis perizinan. Lebih lanjut menurut Pontjosiwi, Tanggapan masyarakat Yogyakarta dengan pelayanan Dinas perizinan hingga saat ini sangat positif. Mr. Bunner sangat senang dan akan mencoba menjajagi untuk melakukan kerjasama lebih lanjut.

Pembentukan Dinas Perizinan merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta dalam meningkatkan pelayanan masyarakat. Pelayanan perizinan semula dilaksanakan oleh berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan berdasarkan Perda Nomor 33 Tahun 2006 dilaksanakan oleh Dinas Perizinan.

Sebelumnya diawali dengan pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) sebagai model pelayanan sipil dengan beberapa pembaharuan yang mendasar antara lain prosedur pelayanan yang lebih sederhana, mudah, cepat dan nyaman bagi masyarakat dalam mengurus perizinan dan pelayanan umum Pelaksanaan pelayanan bidang perizinan di Kota Yogyakarta banyak dinilai lebih maju dibandingkan dengan daerah lain serta sering dijadikan model pelaksanaan reformasi birokrasi. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya kunjungan dari luar daerah ke Pemerintah Kota Yogyakarta  untuk melakukan studi tentang Perizinan. (ism)