Permasalahan inventarisasi atau pencatatan aset daerah di masing-masing SKPD membutuhkan penanganan yang sungguh-sungguh dari semua pihak. Namun hal ini belum sepenuhnya dapat berjalan, kenyataannya hingga saat ini masih ada status kepemilikan barang yang belum jelas dan belum diketahui secara pasti. Solusinya perlu diadakan pencatatan kembali secara total kekeyaan Pemerintah Kota Yogyakarta melalui sensus barang daerah sebagai program nasional 5 (lima) tahunan. Hal itu terungkap dalam Pembukaan Pembekalan Sensus Barang Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2008 di Aula KPPD Komplek Balaikota, Rabu, (23/07).

Acara yang digelar oleh Badan Pengelolaan Barang Daerah Kota Yogyakarta ini diikuti oleh 396 orang penyimpan dan pengurus barang SKPD dan BUMD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, dan berlangsung mulai 23 hingga 26 Juli 2008, dibuka oleh Sekda Drs Rapingun. Materi yang diberikan diantaranya  Pelaksanaan Sensus Barang Daerah dari sudut Pengawasan, Aplikasi SIMBADA dalam Sensus Barang Daerah, dan Teknis Penjaringan data dan Pelaporan dalam Sensus Barang Daerah.

Menurut Kepala Badan Pengelolaan Barang Daerah, Ir Daryanto, mengatakan Pembekalan Sensus Barang ini dimaksudkan untuk memberikan pembinaan dan peningkatan kualitas pengetahuan dalam tata kelola barang daerah sehingga akan meminimalisir kekeliruan/kesalahan inventarisasi status kepemilikan/pengelolaan barang daerah. Dengan begitu menurut Daryanto, data inventarisasi barang daerah akan menghasilkan database / sistem informasi manajemen barang daerah yang berhasil guna dan tepat guna sehingga keseluruhan kekayaan Pemkot Yogyakarta dapat diketahui secara pasti.

Sementara itu Sekda Kota Yogyakarta Drs Rapingun dalam sambutannya mengatakan, aset daerah merupakan kepemilikan / penguasaan atas sumber-sumber  daya fisik maupun non fisik tertentu yang menjadi sumber-sumber pembiayaan dan pendapatan yang penting bagi pembangunan daerah. Aset harus dikelola dengan optimal sebagai potensi ekonomis bukan sebaliknya aset menjadi tidak optimal atau menganggur yang berpotensi sebagai beban pemerintah daerah dalam jangka panjang.