Melalui saluran yang ada seperti SMS dan email, Pemerintah kota yogyakarta setiap harinya menerima sekitar 300 pertanyaan, informasi, keluhan dan kritik yang membangun. Masukan dari masyarakat ini berlangsung sejak tahun 2003, ketika pemerintah kota yogyakarta bekerjasama dengan swisscontact mengelola perangkat tehnologi yang berfungsi sebagai ajang komunikasi dan media jawab aspirasi masyarakat. Masukan dari masyarakat pertama kali diterima oleh si-UPIK (Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan) untuk kemudian dikoordinasikan dengan instansi terkait. Hal ini terungkap dari penjelasan Kepala Badan Informasi Daerah Kota Yogyakarta (BID) dihadapan siswa-siswi Sekolah Tinggi Multi Media MMTC, rabu (23/7), di balaikota yogyakarta.

Hadir pada kesempatan penerimaan kunjungan itu, Kepala BID Kota Yogyakarta, Drs Sukirno didampingi Kabid Sistem Informasi Drs Rudi Firdaus dan Koordinator UPIK Nur Pireno. Sedangkan dari MMTC dikomandani oleh Pembantu Ketua I Bidang Akademik Drs Suparwoto MSn dan koordinator diklat Edi Giyantoro. Para siswa MMTC adalah birokrat dan fungsional kehumasan baik di tingkat departemen maupun di pemerintahan daerah yang tengah memperdalam wawasan mengenai Cyber Public Relation.  

 ”Sudah sejak dari awal walikota yogyakarta memperkenalkan diri kepada masyarakat sebagai pelayan masyarakat. Untuk meningkatkan pembangunan di segala bidang, pemkot yogyakarta membuka kran komunikasi dua arah antara masyarakat dengan pemerintah seperti melalui sms, email, dialog interaktif di media elektronik, penerbitan koran media info kota, dll. Tidak hanya saran , usul dan pertanyaan tetapi juga kritik membangun yang diterima oleh operator. Saluran aspirasi ini diadakan untuk menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Antara pemerintah dengan masyarakat harus tercipta kebutuhan saling menerima dan memberi,” tutur Drs Sukirno.

Ditambahkan oleh Sukirno, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat didengarkan oleh pemerintah untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti dengan program kegiatan yang lebih kongkret. Sedangkan penerbitan koran media infokota dimaksudkan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat seperti permasalahan pembangunan fisik dan sosial. Koran ini terbit sebulan sekali dan distribusinya sampai pada tingkat RT diseluruh wilayah Kota Yogyakarta.

 Pada kesempatan itu, Kabid Sistem Informasi Drs Rudi Firdaus, mengatakan kota Yogyakarta mencanangkan e-goverment sejak tahun 2002. Hal ini dilakukan untuk memenuhi asas akuntabel dan transparansi pertanggungjawaban pemkot kepada masyarakat. Masyarakat dapat mengakses data dan informasi sebanyak-banyaknya. Pencanangan e-gov itu dikuti dengan memperkuat sumber daya manusia (SDM) dan koneksi antar instansi sampai dengan tingkat kelurahan.

“E-gov dicanangkan sejak tahun 2002 dengan peluncuran website (jogja.go.id). Walikota yogyakarta menginginkan transparansi dalam pertanggungjawaban kepada publik. Sarana IT diperkuat dengan peltihan SDM secara intens dan memperkuat jaringan koneksi antar instansi sampai level kelurahan. Dengan tehnologi digital, masukan virtual dari publik dapat dengan mudah dikelola selama 24 jam, publikasi pertanggungjawaban kepada publik-pun juga menghemat ratusan juta rupiah. Namun kelemahan tehnologi ini, hanya terletak pada batasan waktu karena PNS dibatasi dengan jam kerja sehingga kadang-kadang data yang tayangkan tidak pas karena petugas terlambat melakukan up dating,” ujar Rudi di hadapan siswa MMTC.

Menanggapi beberapa pertanyaan dari siswa MMTC, Rudi menjelaskan jawaban ataupun tindakan konkret yang diterima publik atas masukan mereka di media website tidak secara seketika dapat merubah sikap, tapi respon tersebut secara langsung dapat menunjukkan ‘good will’ atau itikad baik dari pemkot yogyakarta.  Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan informasi, dalam waktu dekat pemkot merencanakan untuk memasang fasilitas hot spot di 1.000 titik public space hasil kerjasama dengan pihak ketiga. Untuk akhir tahun 2008 ini hot spot dipasang di tiga titik public space yakni taman pintar, UPT perpustakaan dan pasar ikan higienis.