Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie kunjungi Kota Yogyakarta dalam rangka penyerahan bantuan langsung masyarakat (BLM) PNPM Mandiri dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Propinsi DIY, Senin (9/2). Kehadirannya di Balaikota Yogyakarta disambut oleh Walikota Herry Zudianto, Wagub DIY Pakualam IX, dan Bupati se-DIY. Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri secara simbolis diserahkan oleh Aburizal Bakrie kepada Wagub DIY untuk kemudian diteruskan kepada Bupati/Walikota.

Kota Yogyakarta menerima BLM PNPM Mandiri Perkotaan untuk 14 kecamatan senilai 11,49 Milyar diterima oleh Walikota Herry Zudianto, Pemkab Bantul menerima BLM PNPM Mandiri perkotaan untuk 12 kecamatan senilai 12,175 Milyar, dan PNPM Perdesaan untuk 5 Kecamatan senilai 9,90 Milyar rupiah yang diterima oleh Wabup Drs H Sumarno,PRS, Pemkab Kulon Progo menerima BLM PNPM Mandiri Perkotaan untuk 1 kecamatan senilai 1,41 Milyar, dan PNPM Perdesaan untuk 11 Kecamatan senilai 20,20 Milyar yang diterima oleh Sekda Drs Soim,MM, kemudian Gunung Kidul menerima BLM PNPM Mandiri Perdesaan untuk 18 kecamatan senilai 39,20 Milyar yang diterima oleh Wabup Hj Badingah, sedangkan Pemkab Sleman menerima BLM PNPM Mandiri Perkotaan untuk 15 kecamatan senilai 14,91 Milyar, dan PNPM Perdesaan untuk 2 kecamatan senilai 2,90 Milyar yang diterima Wabup Sri Purnomo.

Aburizal Bakrie pada kesempatan itu mengatakan, PNPM Mandiri merupakan program usulan yang dilakukan oleh masyarakat melalui musyawarah desa/kelurahan dan juga dilaksanakan oleh masyarakat. Hingga tahun 2008 telah membuka 14,4 juta lapangan kerja baru. PNPM Mandiri telah dilaksanakan pada 36 ribu desa pada tahun 2008 dan 78 ribu desa tahun 2009. Jumlah swadaya yang dihimpun dari masyarakat sebagai dana pendamping juga cukup besar bahkan ada di beberapa daerah yang jumlah swadayanya lebih besar dari yang diberikan pemerintah. Walaupun petunjuknya pemerintah pusat menyediakan 80 % dan pemerintah desa 20%.

Menurut Ichal, berdasarkan data BPS penurunan kemiskinan di perdesaan jauh lebih tinggi disbanding di perkotaan. “Ini pengaruh urbanisasi dari orang yang merasa di kota lebih banyak rejeki daripada di desa. Data menunjukkan dengan jelas angka kemiskinan di desa lebih rendah dari kota, karena itu perdesaan (PNPM) kita tambah pada tahun ini menjadi 2,3 Milyar per kecamatan. Data menujukkan angka kemiskinan terendah sejak Indonesia merdeka,” ujarnya. Akibat urbanisasi ini menurut Ichal, angka kemiskinan di perkotaan harus dapat diturunkan lagi lebih drastis karena belum menjadi angka terendah.

Sedangkan melalui KUR dijelaskan oleh Ichal, telah membuka lapangan kerja 4 juta pada tahun lalu dan tahun 2009 ini diharapkan 6 juta orang dapat terserap. Dengan PNPM dan KUR setidaknya dapat membuka 26 juta lapangan kerja baru. Kemacetan KUR pada angka nasional hanya 0,85%, sedangkan pada PNPM hampir tidak ada. Namun menurut Ichal, PNPM Mandiri ini harus ada exitnya. “Kami targetkan PNPM Mandiri akan selesaikan pada tahun 2015, dan harapkan infrastruktur sudah menjadi baik dan selanjutnya menjadi tanggungjawab pemerintah daerah.”

Sementara Walikota Yogyakarta Herry Zudianto menjelaskan, Peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta terus diupayakan agar memberikan multiplayer effect paling tinggi terhadap kesejahteraan. Program penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas utama untuk menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin secara adil dan merata.

Menurut Walikota, kesiapan pelaksanaan PNPM-MP di Kota Yogyakarta pada tahun 2009 khususnya program luncuran tahun 2008 sudah pada tahap pelaksanaan di 14 kecamatan dengan total bantuan langsung (BLM) Rp. 4.300.000.000,- untuk alokasi dana kontribusi/Dana Daerah untuk Program Bersama (DDUPB) sebesar 50% telah dianggarkan dalam APBD 2009. Demikian juga PNPM 2009 sudah pada tahap persiapan pelaksanaan untuk 45 kelurahan, dengan total BLM Rp.9.840.000.000,- dengan DDUPB sebesar 20% dan telah dianggarkan dalam APBD Kota Yogyakarta tahun 2009. (isma&timhumas).