KABUPATEN PADANG PARIAMAN KUNKER KE KOTA JOGJA
Sebagai acara puncak kegiatan Diklatpim IV Palangkaraya mengadakan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Yogyakarta. Sebagai pimpinan rombongan adalah Sjam Rhiza Siregar M.Pd Drs. Dengah Y Tulus M.Ap. Mengapa Yogyakarta dipilih karena Seantero Indonesia telah menyaksikan dan mendengar Yogyakarta sebagai salah satu kota peringkat teratas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.
Dalam pengumpulan data difokuskan kepada masalah kemiskinan terutama untuk mengetahui sebabagaimana upaya Pemkot Yogyakarta dalam mengentaskan kemiskinan. Para peserta melakukan observasi ke lapangan kemudian akan dipraktekkan di tempat kerja masing-masing. Peserta diklatpim Palangkaraya terdiri dari jajaran Angkatan 9 dan 10 dengan peserta sebanyak 49 orang. Mereka telah mendapatkan jabatan eselon 4 baik di tingkat kelurahan hingga di SKPD Pemerintah Kota Palangkaraya.
Rombongan diterima oleh Asisten Administrasi Umum, Drs. Tri Djoko Susanto di Ruang Utama Atas Balaikota Yogyakarta pada hari Rabu (4 / 3). Diungkapkan Tri Djoko penanggulangan kemiskinan telah diatur dalam Perda I tahun 2007 dalam RPJPD Kota Yogyakarta selain itu dalam rangka mengentaskan kemiskinan digabung dengan usaha pengurangan pengangguran. Ini tercantum juga dalam RPJMD Kota Yogyakarta. Sebagai nara sumber dalam diskusi untuk adalah Bapeda, Dinas Kesehatan, Disnakertrans, Dinkessos dan Badan Kepegawaian Daerah. Setelah diskusi ini pun penggalian data dilakukan dengan observasi ke setiap SKPD Kota Yogyakarta.
Ditambahkan oleh Tri Djoko, bahwa semua Perda yang dibutuhkan dapat diakses di website Pemerintah Kota jogja.go.id maupun di subdomainnya dapat didownload dengan lengkap. Selain itu Pemerintah Kota Yogyakarta juga membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang diketuai Wakil Walikota.
Pemkot Yogyakarta juga mendistribusikan KMS dengan indikator yang tidak berbeda dengan BPS sehingga masyarakat mendapatkan akses jaminan pendidikan dan kesehatan. Penduduk miskin akan diberdayakan dan yang masuk kategori sangat miskin akan disantuni.(byu)
Pemkot Yogyakarta juga mendistribusikan KMS dengan indikator yang tidak berbeda dengan BPS sehingga masyarakat mendapatkan akses jaminan pendidikan dan kesehatan. Penduduk miskin akan diberdayakan dan yang masuk kategori sangat miskin akan disantuni.(byu)
