PEMKOT PERINGATI HARI IBU KE-81
Peringatan Hari Ibu senantiasa menggugah semangat dan pemikiran bahwa perjuangan kaum perempuan Indonesia ternyata sangat dirasakan manfaat dan hasilnya terutama bagi kaum perempuan dan Bangsa Indonesia pada umumnya. Pemkot Yogyakarta menyelenggarakan Peringatan Hari Ibu ke-81 di ruang utama atas Balaikota, Selasa (22/12).
Mengangkat tema `Dengan semangat Hari Ibu kita perkuat Jejaring Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak di segala Bidang di Kota Yogyakarta`, peringatan ini dihadiri oleh Wakil Walikota Yogyakarta, Ibu Anna Haryadi, Muspida, dan Utusan Organisasi Wanita se-Kota Yogyakarta.
Dikatakan oleh Ibu Anna, Peringatan Hari Ibu ke-81 ini dilaksanakan secara sederhana, tertib namun penuh makna serta memberi kesan yang mendalam bagi perempuan dan anak. Bentuk kegiatan selain upacara dilakukan juga dengan pemberian penghargaan kepada perorangan/lembaga/kelompok yang telah berperan aktif dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengarusutamaan gender di Kota Yogyakarta. Dengan beberapa kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan aspirasi masyarakat terhadap keluhuran harkat, kodrat dan martabat serta peranan dan kedudukan kaum perempuan dalam upaya mencapai keutuhan dan kesejahteraan keluarga dan masyarakat melalui peningkatan kualitas peran serta baik secara pribadi mandiri maupun secara organisasi.
Wakil Walikota Haryadi Suyuti menyampaikan sambutan Meneg Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mengatakan, Telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah, organisasi non pemerintah, LSM dan swasta di dalam upaya memberdayakan kaum perempuan dan mewujudkan kesetaraan gender, kemajuan terlihat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial-budaya, hukum dan pengambilan keputusan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dewasa ini masih terdapat 4 (empat) bentuk proses diskriminasi terhadap perempuan yaitu : 1. masih adanya penolakan terhadap peran perempuan di ruang public; 2. rendahnya anggaran untuk menghapuskan diskriminasi dan kesenjangan gender; 3. masih rendahnya perhatian untuk memenuhi hak kesehatan reproduksi dan perlindungan kerja; 4. maraknya peraturan daerah yang diskriminatif terhadap kaum perempuan yang membatasi kiprah mereka.
Merespon situasi tersebut, diperlukan suatu strategi pembangunan yang bersifat inklusif dan menghormati pluralisme dalam berbagai program dan kebijakan pemerintah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Artinya perwujudan keadilan dan kesetaraan gender dan masyarakat yang pluralis merupakan agenda penting pemerintah saat ini dan ke depan.
Mengangkat tema `Dengan semangat Hari Ibu kita perkuat Jejaring Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak di segala Bidang di Kota Yogyakarta`, peringatan ini dihadiri oleh Wakil Walikota Yogyakarta, Ibu Anna Haryadi, Muspida, dan Utusan Organisasi Wanita se-Kota Yogyakarta.
Dikatakan oleh Ibu Anna, Peringatan Hari Ibu ke-81 ini dilaksanakan secara sederhana, tertib namun penuh makna serta memberi kesan yang mendalam bagi perempuan dan anak. Bentuk kegiatan selain upacara dilakukan juga dengan pemberian penghargaan kepada perorangan/lembaga/kelompok yang telah berperan aktif dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengarusutamaan gender di Kota Yogyakarta. Dengan beberapa kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan aspirasi masyarakat terhadap keluhuran harkat, kodrat dan martabat serta peranan dan kedudukan kaum perempuan dalam upaya mencapai keutuhan dan kesejahteraan keluarga dan masyarakat melalui peningkatan kualitas peran serta baik secara pribadi mandiri maupun secara organisasi.
Wakil Walikota Haryadi Suyuti menyampaikan sambutan Meneg Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mengatakan, Telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah, organisasi non pemerintah, LSM dan swasta di dalam upaya memberdayakan kaum perempuan dan mewujudkan kesetaraan gender, kemajuan terlihat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial-budaya, hukum dan pengambilan keputusan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dewasa ini masih terdapat 4 (empat) bentuk proses diskriminasi terhadap perempuan yaitu : 1. masih adanya penolakan terhadap peran perempuan di ruang public; 2. rendahnya anggaran untuk menghapuskan diskriminasi dan kesenjangan gender; 3. masih rendahnya perhatian untuk memenuhi hak kesehatan reproduksi dan perlindungan kerja; 4. maraknya peraturan daerah yang diskriminatif terhadap kaum perempuan yang membatasi kiprah mereka.
Merespon situasi tersebut, diperlukan suatu strategi pembangunan yang bersifat inklusif dan menghormati pluralisme dalam berbagai program dan kebijakan pemerintah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Artinya perwujudan keadilan dan kesetaraan gender dan masyarakat yang pluralis merupakan agenda penting pemerintah saat ini dan ke depan.
