UMBULHARJO- Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) akan mengusulkan 84 kampung Program Kampung Iklim (Proklim) ke tingkat nasional. Pengusulan Kampung Proklim adalah program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait apresiasi dari pemerintah pusat atas partisipasi dan keterlibatan dalam mengelola lingkungan.

Pelaksana Sekretaris DLH Kota Yogyakarta, Very Tri Jatmiko mengatakan KLHK Republik Indonesia mengembangkan gerakan nasional Proklim untuk memberikan apresiasi dan mendorong partisipasi aktif seluruh pihak guna meningkatkan ketahanan perubahan dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Oleh sebab itu DLH Kota Yogyakarta mengadakan workshop Proklim berkelanjutan tahun 2023 yang mengundang 84 kampung Proklim di Kota Yogyakarta.

“Seperti mandat dari pusat. Jadi kabupaten dan kota diminta mengusulkan kampung proklim di masing-masing daerah. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi untuk maju tingkat nasional. Ini bukan kejuaraan tapi lebih mengedukasi kepada masyarakat tentang arti pentingya kita mengelola lingkungan,” kata Very ditemui di sela workshop Proklim berkelanjutan di tahun 2023 di Balai Kota Yogyakarta, Senin (24/7/2023).

Kota Yogyakarta sejak tahun 2012 hingga tahun 2022 telah membentuk 84 kampung Proklim antara lain di Kampung Kadipaten RW 1, 2 dan 3 dan Kampung Dipowinatan RW 1, 2 dan 3, Kampung di Kricak RW 5,9 dan 3, RW 13 Karangwaru, Tegalrejo RW 5, Bener RW 2 dan 3 serta Bumijo di RW 3 dan RW 7. Dia menyebut 84 Kampung Proklim itu akan diusulkan ke tingkat nasional untuk memperoleh apresiasi dari pemerintah pusat atas partisipasi dan keterlibatannya dalam mengelola lingkungan. Usulan Kampung Proklim dilakukan dengan mengisi data Sistem Registri Nasional (SRN) Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) dari KLHK.

“Edukasi lingkungan macam-macam, proklim ini menjadi salah satunya. Terutama apalagi dengan adanya global warming,” ujarnya.

Dia menjelaskan ada sejumlah kriteria Kampung Proklim antara lain lingkungan yang hijau atau penghijauan, ketahanan pangan dan kebersihan. Kampung Proklim program nasional itu untuk mengatasi pemanasan global. Pemkot Yogyakarta juga melakukan berbagai program untuk mencegah pemanasan global seperti pembangunan ruang terbuka hijau publik dan gerakan zero sampah anorganik.

Pihaknya menegaskan dengan adanya penutupan TPST Piyungan, DLH Yogyakarta tidak tinggal diam. Sebelum adanya penutupan, Pemkot Yogyakarta memberlakukan Gerakan Zero Sampah Anorganik dan berhasil mengurangi sampah sekitar 80 ton/hari. Untuk itu pihaknya mengajak masyarakat agar menerapkan gerakan zero sampah anorganik tersebut.

“Kita pasti ada upaya-upaya dan nanti ada solusinya. Apa yang sudah kita ajak ke masyarakat yang lalu seperti gerakan zero waste tolong lebih bisa diimplementasikan. Ayo kita sama-sama. Tentu saja DLH tidak tinggal diam,” tambah Very

Sementara itu Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Yogyakarta Kadri Renggono menyampaikan kehadiran Kampung Proklim telah mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melaksanakan aksi lokal untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Sebagai bentuk apresiasi kepada kampung Proklim di Kota Yogyakarta, Pemkot Yogyakarta akan terus mendukung dan memfasilitasi langkah-langkah keberlanjutannya.

“Pemkot Yogyakarta juga akan melakukan pendampingan dan pengusulan kampung proklim ke nasional agar dapat memperoleh pengakuan dari pemerintah pusat atas kontribusinya dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim,” pungkas Kadri.(Tri)