Umbulharjo – Penanggulangan kemiskinan menjadi isu strategis pembangunan di Kota Yogyakarta yang hingga saat ini program dan strateginya terus dioptimalisasikan. Salah satunya melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menjaring aspirasi dari berbagai unsur masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan pada Rabu (6/3) di Ruang Yudistira Balai Kota.

Penjabat Wali Kota Yogyakarta Singgih Raharjo menyampaikan strategi penurunan kemiskinan tidak hanya melalui program pemberian bantuan untuk pengurangan beban pengeluaran maupun peningkatan keterampilan seperti pemberian pelatihan. Namun juga dilakukan dengan cara menciptakan iklim perekonomian yang kondusif dan inklusif yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya kelompok rentan.

“Termasuk di sini membuka peluang bagi kelompok rentan yaitu perempuan, anak, lansia, disabilitas dan masyarakat miskin untuk berusaha dan bersaing secara sehat untuk menaikkan pendapatan, yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan keluar dari garis kemiskinan,” ujarnya.

Pihaknya juga mengatakan penanggulangan kemiskinan merupakan isu yang kompleks dan multidimensi. Sehingga perlu melibatkan berbagai stakeholder dari semua unsur masyarakat mulai dari Kota atau Pemerintah, Korporasi, Komunitas, Kampung dan Kampus atau yang juga dikenal dengan unsur 5K.

“Pemkot melalui berbagai perangkat daerah bersinergi untuk menurunkan kemiskinan meliputi beberapa aspek di antaranya perlindungan sosial, jaminan pendidikan, jaminan kesehatan, infrastruktur dan permukiman, peningkatan pendapatan, ketahanan pangan dan penguatan informasi yang dalam pelaksanaannya juga berkolaborasi dengan unsur 5K,” katanya.

Sejalan dengan itu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta Agus Tri Haryono menjelaskan angka kemiskinan di Kota Yogya tahun 2023, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 6,62 persen atau turun sebesar 0,13 persen.

“Target angka kemiskinan tahun 2024 berada pada rentang 6,13 – 6,61 dan di tahun 2025 antara 6,07 – 6,60. Jika dilihat dari realisasi saat ini penurunan angka kemiskinan sampai tahun 2025 kami optimis bisa tercapai,” terangnya.

Agus juga menyatakan untuk mewujudkan pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran, telah dilakukan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS tahun 2023 yang dirilis Kemensos. Hasilnya terdapat 57.242 jiwa atau 20.605 Kartu Keluarga yang memenuhi kriteria atau parameter miskin. Data tersebutlah yang akan menjadi acuan bersama dalam sasaran utama pengentasan kemiskinan di Kota Yogya.

Sementara itu perwakilan dari Forum Komunikasi Daerah Aliran Sungai Gajah Wong Haryanto mengungkapkan, pengentasan kemiskinan juga berkaitan dengan keadilan tata ruang, hunian dan permukiman yang layak.

“Untuk itu akses dasar permukiman mulai dari air bersih, sanitasi juga pengembangan kawasan juga harus menjadi bagian dari program pengentasan kemiskinan di Kota Yogya,” ungkapnya. (Jul)