Umbulharjo - Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Kota Yogyakarta menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertema "Big Data, Pilar Inovasi untuk Pemerintahan Masa Depan" di Ruang Bima, Kompleks Balai Kota Yogyakarta, Senin (30/9). Dalam diskusi ini membahas pentingnya implementasi big data dalam memperkuat pemerintahan yang inovatif dan akuntabel di masa depan.

Plt. Asisten Administrasi Umum Kota Yogyakarta, Dedi Budiono, menekankan pentingnya membangun data yang berkualitas sebagai fondasi dalam pengambilan kebijakan. 

“Jika data yang kita miliki buruk, maka keputusan yang dihasilkan juga buruk. Sebaliknya, jika data kita baik, keputusan yang diambil juga akan lebih baik,” ujarnya.

Peserta FGD

Dedi menambahkan bahwa efektivitas dan efisiensi produktivitas pemerintah terus dinilai oleh masyarakat, sehingga pemerintah harus terus bertransformasi untuk lebih cerdas dan responsif. Sehingga pemerintah harus terus bertransformasi dan meningkatkan kualitas data agar dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang diambil.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kota Yogyakarta, Ignatius Trihastono, mengungkapkan bahwa Yogyakarta baru saja mendapatkan sertifikasi dengan nilai indeks 2,85 dalam evaluasi penyelenggaraan statistik sektor tahun 2024, meningkat dari 2,05 sebelumnya. Ignatius menjelaskan bahwa perangkat daerah berperan sebagai produsen data sektoral yang kemudian diproses dan digunakan untuk mendukung analisis kebijakan.

"Setiap Perangkat Daerah berperan sebagai produsen data sektoral yang akan dikumpulkan dan diolah dalam sistem big data untuk analisis yang lebih akurat. Kebijakan saat ini harus berdasarkan data berkualitas, bukan saatnya kebijakan dibuat berdasarkan asumsi," tegasnya.

Peserta FGD

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, Agus Tri Haryono, menambahkan bahwa big data memainkan peran penting dalam perencanaan pembangunan. 

"Data bukan hanya sekedar angka, tetapi sumber daya yang mendorong inovasi, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan big data, pemerintah dapat merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat sasaran," jelas Agus.

Ia juga menekankan pentingnya penggunaan data real-time dan analisis dengan detail spesifikasi tertentu untuk mendukung pengembangan Yogyakarta sebagai kota yang efisien, berkelanjutan, dan layak huni. Melalui pemanfaatan big data, pemerintah Kota Yogyakarta berharap dapat menghadirkan pemerintahan yang lebih responsif terhadap permasalahan masyarakat serta mampu melakukan perencanaan yang matang dan tepat sasaran.

“Big data dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dinas dan komponen kebutuhan instansi dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi. Misalnya ini misalnya di Dinas Kesehatan sektor kesehatan dengan data prevalensi stunting, jumlah penderita TBC kemudian sektor pendidikan dengan data tentang SD dan SMP,  jumlah siswa, jumlah guru, dan lain sebagainya,” jelasnya.

Lebih detail lagi, Agus memberikan contoh di kawasan selatan Kota Yogyakarta jumlah SMP lebih sedikit dibanding kawasan utara. “Kemudian bagaimana kita membuat kebijakan untuk tidak membangun lagi sekolah di kawasan selatan namun bagaimana dengan sistem zonasi tetap merata dan tidak ada ketimpangan,” lanjutnya. (Chi)