Umbulharjo – Pemerintah Kota Yogyakarta menerima kunjungan dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa III Kementerian PUPR untuk penilaian dan verifikasi lapangan dalam rangka Kelompok Kerja (Pokja) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Award 2024. Kunjungan ini disambut langsung oleh Penjabat Wali Kota Yogyakarta, Sugeng Purwanto, di Ruang Yudistira, Balai Kota Yogyakarta, Kamis (17/10).

Analis SDM Aparatur Ahli Muda Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa III, Annisa Indah Masitha menjelaskan bahwa Pokja PKP Award 2024 tidak hanya berfungsi sebagai penghargaan, tetapi juga menjadi wadah untuk berbagi pengalaman yang dapat diterapkan di masa depan atau di wilayah lain. 

“Pokja PKP Award 2024, salah satu indikatornya apakah ada program unggulan dan kolaborasi. Seperti yang telah kita ketahui, Kota Yogyakarta memiliki program Mundur Munggah Madhep Kali (M3K) dan juga kolaborasi yang melibatkan Kota, Kampung, Kampus, Korporasi dan Komunitas (5K),” terangnya.

Pihaknya menegaskan pentingnya keberfungsian Pokja PKP dan Forum PKP di kabupaten dan kota dalam mengatasi berbagai isu perumahan, seperti pemukiman kumuh, serta penataan kawasan. Melalui kolaborasi ini, diharapkan solusi efektif dapat tercipta untuk meningkatkan kualitas perumahan dan penataan ruang yang berkelanjutan.

Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sugeng Purwanto menyambut tim penilai Pokja PKP Award 2024

Menanggapi hal tersebut, Sugeng Purwanto mengungkapkan Pemerintah Kota Yogyakarta hingga dengan akhir tahun 2023, berhasil mengurangi luasan kumuh 33,78 Ha atau setara 29,45 persen dari jumlah luasan kumuh Kota Yogyakarta sebesar 114,72 Ha. Khusus pada tahun 2023, Pemkot berhasil mengurangi 8,42 Ha luasan kumuh dari target sebesar 3 Ha. 

“Penanganan dalam penataan kawasan permukiman terutama kawasan kumuh, implementasinya luar biasa karena urusan penataan pemukiman, penataan di lingkungan umum ini bukan sekedar masalah teknis tapi lebih dari itu. Ada masalah psikologis, sosial dan budaya yang perlu diperhatikan,” tutur Sugeng.

Verifikasi lapangan di Rumah Deret Vertikal Kelurahan Terban

Pihaknya menjelaskan bahwa dalam mengembangkan konsep penataan wilayah kumuh di kawasan Girli (pinggiran sungai) pendekatan yang digunakan dirancang agar lebih komunikatif dan mudah dipahami oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk pengambil kebijakan dan masyarakat. Dengan konsep M3K, meskipun sederhana, memerlukan upaya yang kompleks untuk penerapannya di lapangan. Penataan kawasan pinggir kali, yang sering melibatkan lahan Sultan Ground, memerlukan sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan sektor terkait untuk mewujudkan kawasan yang tertata baik.

Lebih lanjut, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta selaku Ketua Pokja PKP Kota Yogyakarta, Agus Tri Haryono menjelaskan program M3K yang telah dilakukan di kawasan Sungai Winongo, Sungai Code, Sungai Gajahwong, dan Sungai Manunggal telah berhasil menangani 370 unit rumah. Untuk kawasan kumuh yang apabila dilakukan pola pemugaran (M3K) terkendala, maka dilakukan penataan dengan konsep Perumahan dan Permukiman Layak Huni (Mahananni).

“Pemkot Yogya terus berupaya meningkatkan kualitas permukiman dengan segala potensi yang ada, baik dengan pemugaran dengan konsep M3K maupun terobosan terbaru konsolidasi lahan dengan konsep Mahannani. Upaya ini tentunya dilakukan untuk mencapai pengembangan penghidupan berkelanjutan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelas Agus.

Salah satu lokasi kegiatan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan konsep Mahannani adalah penanganan kumuh terpadu di Kelurahan Terban. Sebagai kawasan penyangga ekonomi wisata Malioboro sehingga dibangun dengan konsep wisata Riverside Pedestrian. Dengan lingkungan yang sudah tertata, Agus berharap potensi kawasan sungai akan lebih terlihat, menjadi etalase ekonomi sehingga dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat. (Chi)