UMBULHARJO- Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo kembali mengadakan Open House pada Rabu (26/4/2025) pukul 05.30-09.00 WIB untuk menerima aspirasi, keluhan, aduan, masukan dan harapan masyarakat. Ada sekitar 23 warga yang antre memanfaatkan Open House itu untuk menyampaikan berbagai permasalahan maupun masukan. Kegiatan itu menjadi salah wujud keterbukaan Pemerintah Kota Yogyakarta dan memberi ruang komunikasi secara langsung dengan masyarakat.

Berbagai permasalahan yang disampaikan warga antara lain permohonan pembangunan balai RW, remaja nongkrong di jam sekolah dan tidak terdata lagi dalam Kartu Menuju Sejahtera (KMS). Termasuk keluhan sepinya pembeli beberapa pedagang Teras Malioboro di Ketandan dan Beskalan, permohonan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), penambahan ruang terbuka hijau publik dan creative space, serta kesempatan yang sama untuk bekerja bagi penyandang disabilitas.

Salah satu warga yang mengikuti Open House Wali Kota Yogyakarta adalah Supriyati warga Purwokinanti didampingi teman-temanya. Dia mengadukan permasalahannya terkait kondisi pengunjung yang sepi setelah direlokasi ke Teras Malioboro di Ketandan dan Beskalan. Dia berharap ada solusi untuk menambah pendapatan karena dagangannya berupa sandal kulit masih banyak.

“Selama dua bulan jualan di sana, cuma laku satu sandal. Masih sepi pengunjung. Dagangan kami masih banyak sementara untuk menjual sepi. Alhamdulillah ini ada solusi yang mungkin bisa direalisasikan. Akan ada night market atau bazar di Kotabaru dan akan dikaji,” kata Supriyati ditemui usai mengikuti Open House di ruang rapat Wali Kota Yogyakarta.

Ada juga Supardi seorang penyandang disabilitas kaki yang berharap ada penggantian alat bantu untuk menegakan kakinya. Dia menuturkan sebagai penyandang disabilitas dia ikut program Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkesus). Namun dia mengaku anggaran untuk itu dari dinas terkait tidak ada sehingga harus diundur. Dia mengaku mendapat bantuan dari orang pribadi untuk servis alat bantu, meskipun tidak bisa menanggung semua biaya sehingga alat itu belum ditebus.

“Di Dinsos anggarannya tidak ada atau diundur tahun depan. Servisnya (alat bantu) sudah jadi, tapi belum ditebus,” ujar Supardi yang juga Ketua RW 10 Muja Muju itu.

Sedangkan Bernie Muljawati yang mengajukan keringanan PBB kepada Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo. Dia merasa keberatan dengan nilai ketetapan PBB  tahun 2025 mencapai sekitar Rp 100 juta yang dikenakan pada rumah bangunan cagar budaya (BCB) miliknya Rumah Phonix di Jalan Diponegoro. Dia mengajukan keberatan karena bangunan rumah BCB tidak difungsikan untuk komersial atau usaha.

“Tiap tahun saya mengajukan keringanan PBB. Tahun lalu ada pengurangan sekitar 20 persen dari sekitar Rp 80 juta jadi Rp 60 juta. Bangunan BCB dengan SK gubernur. Bangunan rumah tidak saya komersialkan. Harapannya pengurangan bisa lebih lagi tahun ini,” ucap Bernie.

Sementara itu Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo didampingi para Staf Ahli Wali Kota Yogyakarta menerima dan mencatat permasalahan, aduan, harapan dan masukan dari seluruh warga yang mengikuti Open House Wali Kota Yogyakarta. Persoalan, aduan dan harapan masyarakat itu juga dicatat untuk menjadi bagian dari kebijakan pemerintah maupun tindakan lebih lanjut. Terkait aduan pedagang di Teras Malioboro yang sepi dia menyambut baik adanya usulan night market atau bazar untuk peluang tambahan pendapatan.

“Ide night market atau bazar itu ide bagus saya akan menyambut. Paling tidak seminggu sekali. Salah satu yang agak ramai daerah Kotabaru. Untuk PBB, saya terima (permohonannya) dan akan kami proses sesuai prosedur perpajakan,” pungkas Hasto.(Tri)